Pukul Ketua PPK, Kapolsek Dicopot
Ditulis oleh Editor Rabu, 08 Juli 2009 12:02
Diproses di P3D, Kapolres Minta Maaf
SIDRAP, BKM -- Menjelang pemilihan presiden (pilpres), kasus pemukulan terhadap Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terjadi. Yang jadi sasaran adalah Ketua PPK Pancaulang, M Idris. Korban yang juga warga Wanio Timoreng itu mengaku dipukul oleh Kapolsek Pancalautang, AKP Basri. Akibat dari kejadian itu, jabatan Basri sebagai Kapolsek langsung dicopot.
Dari keterangan yang diperoleh BKM, Selasa (7/7), kejadian ini berlangsung Senin (6/7). Bermula ketika Kapolsek AKP Basri mendatangi kantor Kecamatan Pancalautang. Disitu ada korban bersama sejumlah anggota PPK lainnya. Mereka sementara mengatur persiapan logistik pilpres untuk didistribusikan ke desa dan kelurahan setempat. Entah kenapa, tiba-tiba saja Kapolsek memukul Idris dengan menggunakan kursi. Meski diserang, korban tidak melakukan perlawanan dan menerima begitu saja dipukul. Korban dan anggota PPK lainnya berusaha menenangkan Kapolsek yang sudah di puncak kemarahannya. Tapi Basri sepertinya sudah kalap dan memukuli Idris menggunakan kursi. Basri yang ditemui BKM, Selasa (7/7), mengaku tidak habis pikir dengan tindakan Kapolsek Pancalautang itu. Sebab sebelumnya, mereka berdua sempat duduk dan bercengkerama. Bahkan bersalaman. ''Sampai sekarang saya belum tahu apa alasan Pak Kapolsek memukul saya pakai kursi,'' ujarnya. Setelah kejadian itu, Kapolres Sidrap, AKBP Ponadi selaku atasan langsung Kapolsek Pancalautang datang menemui Idris. Tapi korban tidak bisa menerima begitu saja tindakan kapolsek. ''Pak Kapolres memang sudah datang meminta maaf secara langsung. Tapi itu belum cukup. Kapolsek Pancalautang tetap harus diproses hukum, karena telah menciderai polisi selaku aparat pengayom dan pelindung masyarakat," tegas Idris. Akibat penganiayaan tersebut, Idris mengaku mengalami luka pada bagian lengannya. Luka itu disebabkan karena dia sempat menangkis kursi yang dilayangkan ke tubuhnya oleh Kapolsek. "Tangan saya luka memar, karena melayangkan kursi ke badan saya. Bahkan ada yang diarahkan ke kepala saya. Saat itu saya berusaha menangkisnya,'' terang korban. Dihubungi terpisah, Kapolres Sidrap, AKBP Ponadi mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan mendatangi korban. Diapun tidak sungkan-sungkan mendatangi rumah pribadi Idris di Desa Wanio, Kecamatan Pancalautang usai kejadian. Ponadi mengklarifikasi dan meminta maaf kepada korban bersama keluarganya. Kapolres berjanji, selaku atasan langsung Kapolsek akan melakukan proses hukum dan menjatuhkan sanksi. "Kejadiannya hanya karena kesalapahaman kedua belah pihak. Saya sudah mendatangi korban dan meminta maaf atas peristiwa ini. Insya Allah kasusnya tetap akan diproses dan memberikan sanksi kepada Kapolsek Pancalautang," jelas mantan Kapolres Bulukumba itu, kemarin. Selain Kapolres, ikut menemui korban salah seorang anggota unit provost untuk meminta keterangan dan menanyakan langsung kronologis penganiayaan tersebut. Terkait kasus tersebut, untuk sementara jabatan Kapolsek Pancalautang diambil alih oleh Kapolres. Langkah ini ditempuh untuk mempermudah proses hukum terhadap AKP Basri yang sementara menjalani proses pemeriksaan unit P3D di Mapolres Sidrap. "Saat ini proses hukumnya sementara berjalan. Untuk sementara jabatan Kapolsek saya ambil alih,'' terangnya. (MD3/rus/B)
Dipicu Distribusi Logistik Pilpres
PERISTIWA pemukulan terhadap Ketua PPK Pancalautang oleh Kapolsek, dipicu oleh miskomunikasi. Selain itu, Kapolsek AKP Basri mengaku khilaf dan mengatakan peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. ''Pemicunya hanya masalah sepele, antara saya dengan ketua PPK. Saya khilaf dan tidak seharusnya saya lakukan pemukulan memakai kursi plastik," sesal Basri yang dihubungi via telepon selularnya, kemarin. Dia kemudian menjelaskan awal mula kesalahpahaman itu. Menurut dia, awalnya dirinya memerintahkan kepada PPK Pancalautang untuk tidak menyalurkan logistik pilpres kepada desa dan kelurahan tanpa sepengetahuan dirinya. Sebab, lanjut Basri, ditakutkan dalam pendistribusian logistik terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, ketua dan anggota PPK tetap melakukan pendistribusian logistik tanpa sepengetahuan kapolsek. Inilah yang kemudian jadi pemicu. "Masalahnya hanya soal miskomunikasi. Saya sudah ingatkan agar jangan menyalurkan logistik kalau tidak diberitahukan kepada saya. Tapi Ketua PPK dan anggotanya tetap menyalurkan tanpa ada pemberitahuan dulu. Padahal saya sudah titip nomor HP yang bisa dihubungi. Inilah yang membuat saya emosi saat itu,'' paparnya. Selaku penanggung jawab penuh di wilayah hukum Polsek Pancalautang, menurut mantan Kasat Binmas Polres Sidrap ini, dirinya harus mengetahui sepenuhnya proses awal hingga akhir penyaluran logistik pilpres. Karena jika ada sesuatu yang terjadi, dirinya juga akan disalahkan. ((MD3/rus))
Sumber : www.beritakotamakassar.com
| Komentar |
|
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| Berikutnya > |
|---|